Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyatakan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi. Hal ini disampaikannya saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik global, Fraksi PKB menilai kebijakan fiskal ini perlu didukung demi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, diperlukan penguatan menyeluruh yang didukung oleh optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Fraksi PKB menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri.
Lanjutnya, target pertumbuhan ekonomi Pemerintah tahun 2026 yang berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen dinilai rentang ini cukup konservatif dan cenderung under-estimate atau kurang optimis. Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu antara 5,6 hingga 6,0 persen.
“Target ini dapat tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pendorong utama seperti konsumsi rumah tangga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis,” urai Gus Rivqy.
Fraksi PKB mendukung strategi akselerasi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial. Untuk efektivitasnya, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk konsisten menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan ketepatan sasaran. Terkait perkiraan pendapatan negara yang mencapai 11,71 hingga 12,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Fraksi PKB mengusulkan target pendapatan negara yang lebih ideal, yaitu antara 12,5 hingga 13,00 persen dari PDB.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera membenahi implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk kendala yang masih ditemukan dalam penggunaan sistem Coretax, yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak,” kata Gus Rivqy.
Mengenai belanja negara di sektor pendidikan, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan pada Perguruan Tinggi di bawah Kementerian/Lembaga, guna menciptakan keadilan pembiayaan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat luas.
“Dalam hal pembiayaan utang, Fraksi PKB mendorong pemanfaatan pembiayaan non-utang berupa pembiayaan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dana abadi untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, serta lembaga swadaya masyarakat,” pungkas Gus Rivqy. (gal/aha)
