Jakarta – Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dan memberikan apresiasi atas semangat konstruktif pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“KEM-PPKF 2026 hadir dalam momentum strategis sebagai fondasi arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dina Lorenza dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Namun, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti berbagai tantangan global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, seperti eskalasi konflik internasional, proteksionisme, dan fragmentasi rantai pasok. Di sisi domestik, tantangan struktural seperti ketimpangan wilayah, rendahnya produktivitas, dan tingginya sektor informal menjadi sorotan penting.
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya ketepatan alokasi anggaran, utamanya untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk Makan Bergizi Gratis. Selain itu, kesejahteraan aparat negara, petani, nelayan, dan buruh dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional.
Fraksi juga mengkritisi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. “Tanpa kapasitas yang riil dan operasional di tingkat daerah, otonomi fiskal hanya akan bersifat simbolik,” tegas Dina. Reformasi mekanisme transfer ke daerah dan peningkatan kapasitas fiskal lokal disebut sebagai hal mendesak.
Target pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8% dinilai realistis namun menantang. Untuk mencapainya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat hilirisasi industri, dan mempercepat diversifikasi pasar ekspor. Reformasi iklim investasi juga harus didorong melalui penggunaan instrumen strategis seperti Danantara.
Dalam konteks penciptaan lapangan kerja, pemerintah diminta segera merespons gelombang PHK tahun 2025 dengan program yang konkret dan inklusif. Hilirisasi, lumbung pangan, dan sektor padat karya dinilai krusial dalam mendorong pemulihan pasar tenaga kerja.
Fraksi Partai Demokrat menyambut baik target lifting migas namun meminta adanya strategi eksplorasi sumber baru dan pembenahan tata kelola sektor energi. Komitmen terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon dianggap harus tetap menjadi prioritas, seiring dengan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Fraksi juga mendorong adopsi teknologi hijau dan perluasan skema pembiayaan hijau dalam pembangunan infrastruktur, guna memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.
Terkait dengan pendapatan negara yang diproyeksikan sebesar 11,71–12,22% terhadap PDB, Fraksi Partai Demokrat mendorong reformasi perpajakan dan optimalisasi PNBP. Digitalisasi perpajakan melalui sistem Core Tax Administration harus didukung dengan pengawasan yang ketat serta mitigasi terhadap potensi penyimpangan.
Pengelolaan utang dan asumsi suku bunga SUN juga menjadi perhatian. Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian fiskal untuk menjaga kredibilitas dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan lima rekomendasi utama:
1. Menjadikan APBN sebagai jangkar stabilitas di tengah krisis global.
2. Melakukan reformasi penerimaan negara yang adaptif dan adil.
3. Memfokuskan belanja negara pada hasil nyata dan transformasi ekonomi.
4. Memastikan perluasan kesempatan kerja melalui program prioritas.
5. Memanfaatkan krisis sebagai peluang untuk inovasi pembiayaan non-konvensional. (gal/aha)
